Info Berita dan Pemasangan Iklan

Info Berita dan Pemasangan Iklan Hubungi : 0812 7296 12 11 (WA) Instagram : beritasumsel_com (DM)

30 Perkara Sengketa Informasi Segera disidang

 

BERITA-SUMSEL.COM, PALEMBANG --- Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan mulai melakukan pemanggilan terhadap Termohon Badan Publik di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Pemanggilan yang resmi dilayangkan kepada pimpinan Badan Publik hari ini (Rabu, 18 Mei 2016), sebanyak 30 perkara (kasus).
“Tahap awal sudah kita panggil 30 perkara sengketa informasi yang akan segera disidang, berdasarkan penetapan ketua Majelis Komisioner,” ujar Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Kafri Jaya SH MSi, didampingi Komisioner Herlambang SH MH, Drs M Zaky Shahab, H Agus Srimudin SPdI MIKom, Elda Mutilawati SH.   
Komisi Informasi menyidangkan kasus-kasus sengketa informasi publik tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Untuk detail apa saja perkaranya, lengkap kami kirimkan kepada pimpinan Badan Publik yang dipanggil,” ujar Kafri.
Bagaimana bila pimpinan Badan Publik tidak merespon? “Kita yakin pimpinan Badan Publik memahami ketentuan undang-undang KIP bahwa semua sengketa informasi harus diselesaikan lewat jalur mediasi dan atau ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi. Tetapi kalau masih ngeyel, akan timbul pertanyaan Ada Apa ya?,” tegas Herlambang.
 Adapun rincian kasus-kasus yang segera disidang itu antara lain dengan Termohon PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan III. PLN Pembangkitan Sumbagsel, PLN P3B UPT Palembang, Dinas Kesehatan Kabupaten OKU, RSUD OKU Selatan, Dinas PU OKUS, PU Bina Marga Ogan Ilir, PU Cipta Karya  Ogan Ilir, Disnakertrans Ogan Ilir, Dinkes Ogan Ilir.
Selain itu, PT. Pusri Palembang, PLN Listrik Pedesaan, PU CK dan Tata Ruang Ogan Ilir, Dinkes Muara Enim, Bappeda Muba, Dinas Pendidikan OKU, PU Bina Marga OKU, Satuan Kerja Jalan Metropolitan Palembang, Dinas PU Bina Marga Muba, Polisi Pamong Praja Muba, Dinkes Muba.
Masih adalagi, Dinas Perkebunan Muba, Dinas Pendidikan Nasonal Muba, Setda Muba, Dinas Pertanian dan Peternakan Muba, Badan Ketahanan Pangan Muba, Dinas Pertambangan dan Energi Muba, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Lampu Muba, PLN UIP III.
“Sebenarnya laporan yang sudah masuk lebih dari 100 kasus, persisnya 162 kasus. Tapi yang sudah tahap pemanggilan untuk segera disidang sebanyak 30 kasus ini, yang lain segera menyusul,” tambah Herlambang.   
Untuk tahap pertama, sidang dijadwal mulai Selasa pekan depan tanggal 24 Mei 2016 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Ada lima tim Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang akan menyidangkan kasus-kasus tersebut. Majelis Komisioner yang akan menyidang pertama kali dipimpin Ketua Mejelis  Komisioner Bapak Herlambang, SH, MH, kemudian disusul oleh Ketua Majelis Komisioner  Bapak Kafri Jaya, SH, MSi.
Kemudian tim berikutnya Majelis Komisioner diketuai oleh Bapak Drs Muhammad Zaky Shahab. Disusul oleh Majelis Komisioner yang diketuai oleh Bapak H. Agus Srimudin SPdI M.IKom. Kemudian tim lima Majelis Komisioner yang diketuai Ibu Elda Mutilawati, SH. Mereka dibantu oleh Panitera Pengganti dan Asisten masing-masing.  “Sidang ini akan dilanjutkan hingga tuntas,” timpal Elda.
Menurut ketentuan, setiap kasus yang masuk ke Komisi Informasi merupakan kasus-kasus yang sudah melewati mekanisme  permintaan informasi dan surat keberatan kepada pimpinan Badan Publik, dan atau melalui Pejabat Pengeloa Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik masing-masing.
“Bila permohonan informasi ditolak atau tidak ditanggapi, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi untuk diselesaikan di persidangan. Hanya saja syarat dan mekanisme harus ditempuh, misalnya kalau pemohon merupakan pribadi-pribadi harus melampirkan fotokopi KTP dan atau kalau Badan Hukum harus melampirkan fotokopi Akte Notaris yang sudah disahkan oleh Menkumham,” tambah Agus. (Rls)



 

Tidak ada komentar